 |
| Pelantikan Bupati Wonogiri Joko Sutopo dan Wakil Bupati Wonogiri Edy Santosa bersama Kepala Daerah lain oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, (17/2/2016). |
Pada 17 Februari 2018 besok hari, genap 2 tahun sudah Jekek-Edy menerima amanah dari rakyat Wonogiri untuk membawa satu perubahan ke arah yang lebih baik. Perubahan peningkatan kesejahteraan, keadilan, pemerataan dan peningkatan kualitas hidup seluruh masyarakat.
Dengan penerapan Panca Program Bupati Wonogiri telah membawa banyak perubahan mendasar dalam pembangunan di Wonogiri. Dengan memberikan prioritas pada 5 (lima) bidang pembangunan terbukti arah kebijakan yang dilaksanakan mampu memperbaiki kondisi dasar masyarakat. Dukungan legislatif yang diwujudkan dengan persetujuan anggaran membuat Panca Program berjalan sesuai dengan harapan.
Hal tersebut tentunya juga sesuai dengan sesanti pasangan bupati dan wakil bupati Joko Sutopo- Edy Santosa yakni Sesarengan Mbangun Wonogiri.
Berikut ini merupakan rangkuman secara garis besar capaian Panca Program Bupati Wonogiri sebagai kerja nyata pemerintahan dibawah kepemimpinan Jekek-Edy :
Alus Dalane Dengan Pembangunan Infrastruktur Jalan Dan Jembatan
 |
| Program Pembanguan Jalan Satu Ruas Tuntas |
Skala prioritas pertama dalam Panca Program Bupati Wonogiri adalah pembangunan infrastruktur baik jalan dan jembatan. Pada awal tahun 2016, lebih dari 80% jalan terutama jalan kabupaten rusak. Lebih dari satu dasa warsa, jalan dibangun dengan sistem yang kurang pas, sehingga begitu jalan diperbaiki dalam hitungan bulan kembali rusak. Tidak ada skala prioritas yang diterapkan dalam melakukan pembangunan jalan sehingga bagi masyarakat pinggiran hampir tidak pernah merasakan keberpihakan pemerintah.
Kepemimpinan Bupati Wonogiri Joko Sutopo dan Wakil Bupati Wonogiri Edy Santosa kemudian memberikan fokus pada pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Bupati Joko Sutopo dalam berbagai kesempatan mengatakan bahwa pembangunan jalan kabupaten berdasarkan Sistem Pembangunan Satu Ruas Tuntas. Hal ini mengandung arti pembangunan satu ruas jalan yang menghubungkan wilayah kecamatan akan dibangun dalam satu proyek pembangunan. Panjang jalan kabupaten yang dibangun akan mencapai puluhan kilometer dengan jenis cor beton (concrete) dan laston (hotmix). Selain dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, Pembangunan Jalan Satu Ruas Tuntas akan meningkatkan rasa keadilan dalam pembangunan.
Pada tahun 2016 telah dilakukan peningkatan jalan dengan capaian 323,694 Km dengan alokasi anggaran Rp. 250 milyar. Pembangunan jalan dimulai dari wilayah pinggiran dan perbatasan yaitu Kecamatan Kismantoro dan Puhpelem. Kecamatan Kismantoro sebagai wilayah termiskin se-Kabupaten Wonogiri diberikan priortas dengan harapan pembangunan jalan dapat dijadikan motor penggerak mobilitas penduduk sehingga meningkatkan laju perekonomian.
Tahun 2017, jumlah anggaran pembangunan infrastruktur baik jalan dan jembatan ditingkatkan menjadi Rp. 365 milyar. Jalan yang dibangun dengan jenis laston mencapai 136,82 Km, sedangkan jenis jalan beton mencapai 93,67 Km.
Begitu juga pembangunan jembatan yang menjadi penghubung antar wilayah. Ada 4 jembatan besar yang dibangun diantaranya adalah Jembatan Puter Kecamatan Tirtomoyo, Jembatan Kedunggupit Kecamatan Sidoharjo, Jembatan Tegalrejo Kecamatan Purwantoro dan Jembatan Ngaglik Kecamatan Bulukerto.
Untuk pembangunan infrastruktur pedesaan difokuskan pada pembangunan jalan di wilayah kelurahan agar tidak jauh tertinggal dengan wilayah pedesaan dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 19 milyar.
Adanya bencana alam berupa tanah longsor bulan Desember 2017 tahun lalu, membuat sebagian sarana infrastuktur jalan dan jembatan yang telah dibangun mengalami kerusakan hebat. Wilayah yang terdampak paling besar bencana alam ini, yaitu kecamatan Tirtomoyo, Karangtengah, Sidoharjo dan sejulah kecamatan lainnya.
Dengan dukungan pemerintah pusat dan provinsi sarana infrastruktur yang rusak dapat segera diperbaiki kembali.
Rame Pasare Dengan Pembangunan Pasar Bung Karno Baturetno
 |
| Pasar Bung Karno Baturetno |
Prioritas Panca Program kedua adalah revitalisasi pasar tradisional. Hampir 15 tahun pasar tradisional di Kabupaten Wonogiri belum tersentuh program pembangunan dari pemerintah. Hanya Pasar Kota Wonogiri yang dibangun pada tahun 2002, itu pun karena musibah kebakaran hebat yang menghanguskan seluruh bangunan. Setelah itu, pasar tradisional seakan terlupa dari sentuhan kebijakan pemerintah. Ada 26 pasar tradisional yang hampir semua dalam kondisi memprihatinkan.
Berdasarkan fakta inilah, Pemerintah Kabupaten Wonogiri memberikan prioritas pada pembangunan pasar tradisional.
Berdasarkan kajian ekonomis, menempatkan pasar Baturetno sebagai pasar tradisional pertama yang dibangun. Pasar yang akan ditandai dengan nama Pasar Bung Karno Baturetno ini dibangun dengan anggaran Rp. 45,735 milyar. Sedangkan pembangunan pasar daruratnya mencapai Rp. 3 milyar. Proses pembangunan Pasar Bung Karno berjalan cukup lancar yang diawali dengan sosialisasi kepada seluruh pedagang pasar. Komunikasi yang terjalin cukup baik antara pemerintah dan pedagang menjadikan proses pemindahan ke pasar darurat berjalan tertib dan lancar.
Peletakan batu pertama pembangunan Pasar Bung Karno telah terlaksana pada 12 Mei 2017 yang lalu dan diperkirakan selesai pada akhir tahun. Bangunan pasar dengan dua lantai sudah terlihat megah dan memiliki dua akses untuk sarana keluar masuk kendaraan. Di lantai atas telah disiapkan halaman untuk bongkar muat barang dagangan sehingga memudahkan para pedagang.
Pada lantai 2 nantinya akan ditempati pedagang sayuran, oprokan, pedagang daging dan sejenisnya. Sedangkan lantai 1 terdapat bangunan yang diperuntukan sebagai kios pedagang dan los yang juga untuk pedagang oprokan. Pasar Bung Karno Baturetno juga dilengkapi ruang terbuka hijau yang berada pada sisi tengah bangunan gedung pasar. Fungsinya selain sebagai taman pasar sekaligus akan memperindah tampilan.
Secara keseluruhan nantinya akan terdapat 134 kios dan 1.162 los yang diperuntukan bagi seluruh pedagang pasar Baturetno. Sebuah harapan besar dengan terbangunnya Pasar Bung Karno Baturetno dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Pasar Bung Karno telah diresmikan penggunaannya pada 14 Januari lalu oleh Bupati Wonogiri Joko Sutopo.
Selain Pembangunan pasar tradisional di kecamatan juga telah dibangun pasar Desa yaitu Pasar Desa Giribelah Kecamatan Giritontro. Pasar Giribelah dibangun dengan anggaran Rp. 2 milyar, terdiri dari 2 lantai dan 80 kios di lantai 1. Pasar Giribelah nantinya akan ditempati oleh kurang lebih 80 pedagang.
Guna persiapan kelanjutan Program Rame Pasare pada tahun 2018 akan di revitalisasi Pasar Purwantoro, Pemerintah Kabupaten Wonogiri telah membangun Pasar Darurat Pasar Purwantoro. Pasar darurat ini menghabiskan anggaran Rp. 3 milyar ini berada di Lapangan Desa Jetak Kecamatan Purwantoro. Prosesi boyongan pedagang ke Pasar Darurat Purwantoro telah dilakukan pada 18 Januari lalu yang dihadiri Bupati Wonogiri Joko Sutopo.
Gratis Sekolahe, Pinter Rakyate Dengan Program Pendidikan Dasar Gratis
 |
| Penyerahan bantuan beasiswa mahasiswa berprestasi dari Wonogiri oleh Bupati Joko Sutopo, (29/12/2017). |
Salah satu kondisi yang memprihatinkan di Kabupaten Wonogiri adalah tingkat kemiskinan yang mencapai angka 13,12 persen. Dalam berbagai kesempatan, Bupati Wonogiri Joko Sutopo mengatakan untuk mengurai kemiskinan membutuhkan satu kebijakan mendasar yang mampu memutus lingkaran tali kemiskinan. Caranya adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya melalui pendidikan. Pendidikan yang berkualitas akan membentuk generasi cerdas yang akan mampu menciptakan peluang dalam mencari sumber penghasilan yang akan mengangkat derajat ekonominya.
Tingginya biaya pendidikan saat ini menjadi salah satu penyebab masyarakat tidak memiliki kesempatan memperoleh pendidikan yang layak. Di wilayah se-eks Karesidenan Surakarta hanya Kabupaten Wonogiri yang belum mampu menyelenggarakan pendidikan dasar gratis. Bupati Wonogiri Joko Sutopo pada saat Lauching Pendidikan Dasar Gratis yang diselenggarakan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Wonogiri beberapa waktu yang lalu menyatakan, berdasarkan amanat Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014, memberikan otorisasi mutlak kepada kepala daerah untuk mengelola potensi yang dimiliki, termasuk bagaimana kebijakan yang diambil dalam bidang pendidikan.
“Dengan kewenangan yang ada, pada akhirnya pemerintah daerah akan mempunyai program yang bisa teraplikasi, terimplementasi dan terimprovisasi untuk ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, salah satunya adalah kebijakan penyelenggaraan pendidikan dasar gratis,” terang Joko Sutopo.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Wonogiri, Siswanto menyatakan tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Wonogiri telah melakukan kajian untuk menyelenggarakan pendidikan dasar gratis. Kajian yang telah dilaksanakan meliputi pendataan sekolah yang berkaitan dengan dana yang dihimpun dari orangtua siswa. Kemudian menggali masukan pembiayaan sekolah yang belum teranggarkan dan dianggap perlu. “Hal penting lainnya adalah memperjelas peran dan fungsi Komite Sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, yaitu Permendikbud Nomor : 75 Tahun 2016,” jelas Siswanto.
Hasil dari kajian menyebutkan jumlah penerima program pendidikan dasar gratis untuk siswa SD/MI sebanyak 71.476 siswa. Sedangkan sasaran murid untuk SMP/MTs sebanyak 34.900 siswa. Lebih lanjut, Siswanto menjelaskan, setelah dilaksanakannya program pendidikan dasar gratis, sekolah tidak berhak lagi memungut dana dari orang tua murid yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar siswa kecuali keperluan pribadi.
Selain penyelenggaraan pendidikan dasar gratis, program unggulan dalam bidang pendidikan di antaranya pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu. Pada tahun 2017, anggaran yang dialokasikan mencapai Rp. 2,4 milyar rupiah dengan sasaran 200 mahasiswa. Berbeda dengan tahun lalu, tahun ini bagi mahasiswa yang berbasis keagamaan mendapatkan alokasi tersendiri senilai Rp. 400 juta.
Beasiswa ini telah diserahkan kepada mahasiswa yang telah lolos seleksi yaitu dari UPI sebanyak 1 mahasiswa, UNS sebanyak 57 mahasiswa, Universitas Brawijaya sebanyak 4 mahasiswa, UNY sebanyak 10 mahasiswa, UGM sebanyak 11 mahasiswa, IPB sebanyak 2 orang, Undip sebanyak 9 mahasiswa, UIN Sunan Kalijaga Jogja sebanyak 6 mahasiswa, IAIN Surakarta sebanyak 29 orang, IAIN Walisongo Semarang sebanyak 2 mahasiswa, IAIN Ponorogo sebanyak 3 mahasiswa, dan IAIN Salatiga sebanyak 2 mahasiswa.
Sedangkan untuk pendidikan Anak Usia Dini pada tahun 2017, anggaran untuk BOP PAUD ditingkatkan menjadi Rp. 14 milyar. Anggaran ini untuk membiayai operasional pendidikan PAUD Se-Kabupaten Wonogiri.
Sehat Wargane Dengan Program Jaminan Kesehatan Daerah
Pembangunan bidang kesehatan adalah bagian tidak terpisahkan dari strategi pembangunan nasional. Tujuan pembangunan bidang kesehatan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Pemerintah pusat telah menerbitkan kebijakan melalui jaminan kesehatan nasional yang memberikan asuransi kesehatan kepada masyarakat miskin dengan Kartu Indonesia Sehat.
Kenyataannya di daerah bahwa program jaminan kesehatan belum bisa menjangkau seluruh penduduk miskin. Ketersediaan data penduduk miskin yang akurat menjadi salah satu kendala Program JKN belum mampu menjangkau mereka yang berhak. Hal ini yang menyebabkan rasa keadilan dalam bidang kesehatan belum sepenuhnya dirasakan penduduk miskin karena harus mengeluarkan biaya kesehatan cukup besar untuk memperoleh pelayanan kesehatan.
Bukan itu saja, kualitas pelayanan kesehatan bagi mereka yang memakai kartu jaminan kesehatan dirasa belum memenuhi kaidah yang seharusnya diterima, dibandingkan mereka yang mampu membayar. Fakta inilah yang menyebabkan keprihatinan Pemerintah Kabupaten Wonogiri hingga memasukkan program Sehat Wargane dalam Panca Program Bupati Wonogiri. Berbagai kebijakan telah dilaksanakan diantaranya pembangunan sarana dan prasarana kesehatan khususnya pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri, perbaikkan sistem manajemen pelayanan, dan perubahan sistem rekruitmen Sumber Daya Manusia yang lebih transparan dan akuntabel.
Direktur RSUd dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri, Setyarini mengatakan pada tahun 2017, pembangunan gedung Rawat Inap Bangsal Kelas III telah dialokasikan anggaran kurang lebih Rp. 20 milyar. “Sedangkan untuk pengadaan alat kesehatan yang digunakan mendukung operasional di bangsal kelas III ini senilai Rp. 3 milyar, katanya. Lebih lanjut, Setyarini menjelaskan bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan, RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri telah mendapatkan jaminan mutu melalui Akreditasi Paripurna dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit pada tahun 2016, dan dapat mempertahankan akreditasi ini pada tahun 2017 dengan predikat Teakreditasi Paripurna.
Dari sisi Sumber Daya Manusia, RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri telah melakukan rekruitmen SDM secara lebih transparan, terbuka dan akuntabel. “Peningkatan pelayanan SDM ini sudah mulai dirasakan perbedaanya. Sekarang menjadi lebih disiplin serta berorientasi pada peningkatan mutu pelayanan kepada pasien,” jelas Setyarini.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri, Adhi Dharma menyatakan pelayanan di tingkat Puskemas juga terus ditingkatkan. “Pada tahun 2016 yang lalu, Puskesmas yang telah lolos akreditasi ada sembilan unit. Sedangkan pada tahun 2017 bertambah lagi menjadi 12 unit, tetapi tiga unit puskesmas belum ada pengumuman. Kami menargetkan pada tahun 2018 ada 10 puskesmas, dan pada tahun 2019 tinggal 3 unit puskesmas. Dengan akreditasi ini merupakan bentuk jaminan mutu pelayanan kesehatan,” jelas Adhi Dharma.
Untuk meningkatkan infrastruktur kesehatan, pada tahun ini telah dibangun puskesmas 1 Manyaran serta rehab pada bangunan di lima Puskesmas Pembantu (Pustu) yaitu Pustu Sumberagung Kecamatan Batuwarno, Pustu Glinggang Kecamatan Pracimantoro, Pustu Gumiwang Lor Kecamatan Wuryantoro, Pustu Bayemharjo Kecamatan Giritontro serta Pustu Conto Kecamatan Bulukerto. Untuk membentuk kemandirian dalam pengelolaan manajemen puskesmas, direncanakan menjadikan Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Untuk menuju sebagai BLUD, pada tahun 2017 telah diadakan kegiatan Bimbingan Teknis kepada Puskesmas sehingga bisa mempersiapkan lebih awal terkait perubahan manajemen ini.
Sukses Petanine Dengan Program Pemberdayaan Petani
Pertanian merupakan kekuatan ekonomi yang menjadi mata pencaharian sebagian besar penduduk Wonogiri. Sampai hari ini, di Wonogiri terdapat sekitar 32.569 ha sawah yang terdiri dari lahan irigasi seluas 22.211 ha sedangkan lahan non irigasi seluas 10.358 ha. Selain sawah, di Wonogiri juga terdapat 88.638 hektar tegalan yang sebagian besar merupakan lahan tadah hujan sehingga hanya bisa panen padi sekali dalam setahun.
Permasalahan dalam bidang pertanian sangat kompleks, dari faktor cuaca yang tidak menentu, ketersediaan sarana dan prasarana pengairan, lemahnya sumber daya manusia, kurangnya penerapan teknologi dan peralatan tepat guna hingga kelangkaan sarana produksi pertanian utamanya pupuk dan bibit tanaman.
Untuk membantu meningkatkan derajat petani, dibutuhkan komitmen yang mampu mengatasi persoalan pertanian. Oleh karena itu, Bupati Wonogiri Joko Sutopo bersama Wakil Bupati Wonogiri Edy Santosa menempatkan pertanian dalam prioritas Panca Programnya.
Pada tahun 2017, anggaran bidang pertanian sekitar Rp. 14 milyar dan dari APBN sekitar Rp. 5 milyar. Anggaran ini digunakan untuk membiayai berbagai program. Di antaranya adalah :
(1). Program Peningkatan Kesejahteraan Petani yang meliputi Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu, Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani, Survey Pertanian Pelaksanaan Ubinan Tanaman Palawija, Pembinaan Kelompok Tani, Pengadaan Pestisida dan Pemberdayaan Kelompok Penangkar Benih/ Bibit Petani.
(2). Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian meliputi Program Promosi Hasil Pertanian, Pengelolaan Informasi Pasar, Pembinaan Pengolahan Hasil Komoditas Perkebunan, Pendampingan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pertanian (PUAP) dan Pembinaan Produsen dan Pengecer Benih.
(3). Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian meliputi Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian, Pelatihan Teknologi Tepat Guna, Pelatihan Penanganan Pasca Panen, Pengembangan Hortikultura Dengan Penerapan Teknologi Pertanian Terpadu Berwawasan Agrowisata dan Fasilitasi Pembuatan Pupuk Organik.
(4). Program Peningkatan Produksi Pertanian, meliputi Program Pendukung Water Resources and Irigation Sector Management Program (WISMP), Pengembangan Sarana dan Prasarana Pembenihan, Pendampingan Pengembangan Kawasan Tanaman Hortikultura dan Pengembangan Pasca Panen Produk Pertanian Unggulan.
(5). Program Peningkatan Ketahanan Pangan meliputi Fasilitasi Dewan Ketahanan pangan, Pendampingan Program Aksi Desa Mandiri Pangan, Pembenahan Perbenihan/ Perbibitan, Pengembangan Tanaman Diversifikasi Tanaman Hortikultura, Fasilitasi Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat, Pemantauan Gizi dan Keamanan Pangan.
Program Pengentasan Masalah Kekeringan Dan Air Bersih Di Wilayah Selatan Wonogiri
 |
| Bupati Joko Sutopo mengalirkan air bersih dari hidran umum Sumber Air Luweng Kuthah Paranggupito |
Masalah kekeringan dan krisis air bersih terutama wilayah selatan masih menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Wonogiri. Sungguh ironis, karena sejak negara ini berdiri belum ada solusi permanen dalam mengatasi masalah krisis air bersih di Wonogiri.
Dibawah pemerintahan Jekek-Edy telah menempatkan prioritas pengentasan masalah kekeringan dan air bersih ke dalam prioritas program lainnya, selain pengembangan destinasi wisata dan penataan wajah kota Wonogiri.
Dengan memanfaatkan sumber-sumber air yang ada didukung penerapan teknologi tepat guna yang akan mampu menjadi solusi permanen dalam mengatasi krisis air bersih. Kebijakan pemberian bantuan air bersih hanya bersifat sementara, sehingga kebijakan ini bukanlah sebuah solusi. Oleh karena itu, Jekek-Edy pada tahun 2017, berhasil membangun satu jaringan air bersih yang memanfaatkan sumber air di Luweng Kuthah. Luweng Kuthah berada di Di Desa Songbledeg Kecamatan Paranggupito. Pembangunan sarana air bersih ini menelan biaya Rp. 2,566 milyar. Sarana air bersih Luweng Kuthah terdiri dari jaringan air bersih sepanjang 9.304 meter dan 9 unit hidran umum mampu memberikan pasokan air bersih yang bisa digunakan untuk 9 dusun yaitu Dusun Bulu, Mloko, Jamburejo, Lomujing, Klepu, Ngandongrejo, Songbledeg, Weru dan Sumberejo.
Dengan adanya sarana air bersih kebutuhan warga masyarakat di 9 dusun tersebut mudah-mudahan terpenuhi meskipun datang musim kemarau.
Pembangunan sarana air bersih dengan memanfaatkan sumber air lokal ini akan terus dilakukan sehingga secara bertahap kebutuhan air bersih dapat terpenuhi tanpa tergantung musim.
PRIORITAS PROGRAM TAHUN 2018.
- Pembangunan Infrastruktur Jalan Dan Jembatan
- Penyelenggaraan Pendidikan Dasar Gratis dan Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Dari Keluarga Kurang Mampu
- Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Masyarakat Kurang Mampu pada Bangsal Kelas III RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri
- Revitalisasi Pasar Tradisional dengan Pembangunan Pasar Purwantoro
- Pembangunan Bidang Pertanian
- Program Pengentasan Kekeringan dan Air Bersih Wilayah Selatan
- Pengembangan destinasi wisata
- Penataan wajah Kota Wonogiri
