 |
| 4 Tahun Kepemimpinan Bupati Wonogiri Joko Sutopo dan Wakil Bupati Edy Santosa, SH |
CATATAN 4 TAHUN KEPEMIMPINAN BUPATI WONOGIRI JOKO SUTOPO (JEKEK) DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI EDY SANTOSA, SH
Oleh : Kang Utis (Blogger Wonogiri)
Tanggal 17 Februari 2020 merupakan momentum penting bagi kepemimpinan Bupati Wonogiri Joko Sutopo dan Wakil Bupati Wonogiri Edy Santosa, SH atau lebih dikenal pasangan Jekek-Edy. Genap 4 tahun lalu mereka mendapat mandat resmi dari rakyat Wonogiri untuk memimpin satu wilayah yang yang terkenal karena kemiskinan serta masih berstatus daerah tertinggal diantara wilayah lain di Jawa Tengah.
Dalam kurun waktu 4 tahun kepemimpinan Jekek-Edy, terlihat perubahan kondisi dasar di Wonogiri. Dengan implementasi Panca Program Bupati Wonogiri yang meliputi 5 bidang pembangunan dasar pembangunan Infrastruktur baik jalan dan jembatan, merevitalisasi pasar tradisional, pendidikan dasar gratis dan bantuan beasiswa bagi mahasiswa, jaminan kesehatan daerah dan pembangunan bidang pertanian.
Tahun pertama merupakan masa yang penuh tantangan. Begitu kompleksnya permasalahan mendasar di kabupaten Wonogiri. Masalah ini saling berkaitan, satu masalah menjadi penyebab masalah dibidang lain. Dimulai dari kondisi 80% infrastruktur jalan rusak, pasar tradisional tidak pernah tersentuh kebijakan, pelayanan kesehatan yang masih belum berpihak pada masyarakat kecil, wajah Kota Wonogiri yang nyaris stagnan, dan masih banyak kondisi memprihatinkan lainnya. Wonogiri saat itu dikenal sebagai wilayah “miskin” yang faktanya angka kemiskinan masih berkisar 12,98%.
Sebagai pemimpin birokrasi, Jekek-Edy juga menghadapi kondisi sistem di pemerintahan yang masih lemah. Nilai kinerja birokrasi merupakan terendah ketiga diantara pemerintah kabupaten/ kota di provinsi Jawa Tengah. Padahal ditangan birokrasilah roda pemerintahan harus bergerak.
Jekek-Edy membuktikan diri mampu membawa perubahan bagi kabupaten Wonogiri. Sejak tahun pertama telah memberikan gebrakan-gebrakan kebijakan. Diawali dengan menata kinerja birokrasi secara lebih profesional. Dengan rasionalisasi anggaran secara masif guna mendukung kebijakan dalam Panca Program Bupati Wonogiri.
Dengan modal APBD Kabupaten Wonogiri kurang lebih Rp. 2,4 trilyun setiap tahunnya, telah dirasionalisasi sehingga tersedia alokasi untuk membiayai pembangunan dibidang infrastruktur, mewujudkan pelayanan kesehatan gratis melalui Jaminan Kesehatan Daerah di RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso hingga puskesmas, merancang pendidikan gratis berikut pemberian beasiswa mahasiswa, membangun pasar tradisional, dan mendobrak sistem distribusi pupuk lebih berpihak kepada petani serta penyerahan bantuan alat teknologi pertanian.
Berikut adalah capaian Panca Program antara tahun 2016-2019 dan penetapan tahun 2020:
- Alus Dalane, dengan dana Rp. 1,30 Trilyun berhasil menyelesaikan 1.004 km dari panjang total 1.038 km.
- Pinter Rakyate dengan dana Rp. 159,46 Milyar berhasil menyelenggarakan pendidikan gratis dan beasiswa mahasiwa berprestasi. Hingga tahun 2019, 930 orang mahasiswa menikmati beasiswa sebesar Rp. 12 juta per orang per tahun.
- Sehat Wargane dengan dana Rp. 264,38 Milyar untuk program kesehatan gratis, perbaikan 9 Puskesmas, 1 Rawat Inap dan 15 Puskesmas Pembantu serta perbaikan fasilitas di RSUD.
- Rame Pasare, dengan dana Rp 120,67 Milyar untuk membangun 3 Pasar Tipe A, dan 8 Pasar Tipe B;
- Sukses Petanine dengan dana Rp. 79,98 Milyar, untuk pembangunan sarana irigasi, pembangunan sumur dalam, rehabilitas embung, hibah 1.307 alat mesin pertanian, dan pembangunan sentra buah.
Disamping 5 bidang dalam Panca Program Bupati Wonogiri, ada bidang lain yang masih menjadi permasalahan mendasar yaitu kekeringan wilayah selatan, masih banyaknya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), sinergi program penanggungalangan kemiskinan yang masih belum berjalan baik, serta pertumbuhan ekonomi yang masih dibawah target sesuai RPJMD.
Oleh karena itulah, dibawah kepemimpinan Jekek-Edy telah menyusun satu kebijakan tambahan yang diorientasikan pada pengentasan kemiskinan. Kebijakan itu adalah penanggulangan sumber kemiskinan warga yang berada dalam Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Di dalam RTLH inilah hampir dapat dipastikan dihuni oleh warga yang dikategorikan miskin. Rumah yang mereka tempati tidak memenuhi standar minimal kesehatan tanpa sanitasi yang baik sehingga selain tidak nyaman sebagai tempat tinggal juga akan menimbulkan masalah kesehatan pada penghuninya. Jika mereka sakit pastilah akan menambah beban keuangan sehingga mereka akan semakin miskin.
Pada tahun 2016, Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) mencapai angka 43.000 buah. Setelah verifikasi dan validasi data RTLH, didapatkan data RTLH menjadi sekitar 25.000 unit dengan 10.000 unit dalam kondisi rusak berat. Untuk menyelesaikan perbaikan RTLH perlu dilakukan sinergitas antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten serta tingkat desa. Alokasi anggaran penyelesaian RTLH direncanakan ditanggung dari Pemerintah pusat sebesar 20%, Pemerintah Provinsi sebesar 30%, serta dari Pemerintah Kabupaten sebesar 50%.
Selain itu, pemerintah desa juga diajak secara bersama-sama dengan mengalokasikan anggaran Rp. 150 juta yang digunakan khusus untuk membenahi RTLH. Sehingga jika ditotal seluruh desa di kabupaten Wonogiri akan mampu menyumbang perbaikan 2.510 unit. Ditargetkan dalam waktu 2 tahun, permasalahan RTLH dapat segera dituntaskan.
Untuk masalah kekeringan wilayah selatan, selain karena faktor alam juga belum adanya satu kebijakan mendasar dengan dukungan anggaran yang cukup. Pada pemerintahan Jekek-Edy telah berkomitmen untuk menyelesaikan kekeringan tidak hanya untuk jangka pendek berupa bantuan air bersih juga kebijakan jangka panjang berupa pembangunan sarana air bersih yang bisa bersifat permanen.
Sampai dengan tahun 2019, telah dibangun 148 sarana infrastruktur air bersih dengan saluran air yang terbangun 27.615 meter. Selain itu, juga telah terpasang 5.275 SR PDAM guna menyuplai kebutuhan air bersih ke rumah-rumah. Berbagai pembangunan sarana air bersih diorientasikan untuk pemenuhan air bersih wilayah selatan sehingga tidak lagi tergantung pada air hujan sehingga pada musim kemarau terjadi krisis air bersih.
Pemerintahan Jekek-Edy mencatatkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 diproyeksikan sebesar 5,41%. Sedangkan data Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun 2019 diproyeksikan sebesar Rp. Rp. 21.795.890 atau lebih besar dari target dalam RPJMD.
Jika dilihat secara menyeluruh, Jekek-Edy dalam memimpin bisa dikatakan cukup berhasil membawa perubahan mendasar di Kabupaten Wonogiri. Mulai dari kondisi infrastruktur jalan yang dalam kondisi mulus, sarana kesehatan mulai RSUD, Rawat Inap hingga puskesmas telah dilakukan pembangunan. Begitu juga pasar tradisional sebagai representasi sarana sentral ekonomi kerakyatan juga telah direvitalisasi.
Berbagai kebijakan yang mewujudkan keadilan bagi masyarakat kecil juga terus digalakkan, seperti pendataan ulang peserta BPJS kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dikhususkan bagi warga miskin. Sedangkan dalam bidang pendidikan, pada tahun 2020 akan dibagikan seragam gratis bagi pelajar SD dan SMP. Hal ini untuk meringankan beban orang tua murid dalam memberikan hak pendidikan dasar bagi anak-anaknya.
Capaian paling menggembirakan adalah turunnya angka kemiskinan pada tahun 2019 menjadi 10,25%. Optimisme begitu terasa dalam pemerintahan Jekek-Edy untuk mewujudkan visinya yaitu “MemBangun Wonogiri SUKSES, Beriman, Berbudaya, Berkeadilan, Berdaya Saing dan Demokratis”.
Bahkan dalam berbagai kesempatan Bupati Joko Sutopo menyampaikan harapannya dengan sinergi kebersamaan seluruh komponen angka kemiskinan bisa ditekan menjadi 1 digit atau di angka 9%. Harapan yang pantas mendapat dukungan kita bersama.
